Konferensi pers Fraksi Rakyat Indonesia di LBH Jakarta

Kamis, 30 Januari 2019 simpul masyarakat yang tergabung menjadi Fraksi Rakyat Indonesia (FRI) melakukan konferensi pers di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta menyatakan bahwa menolak Omnibus Law dan RUU CILAKA. FRI menilai keseluruhan proses yang sangat tertutup, tidak demokratis, dan hanya melibatkan pengusaha adalah suatu kecacatan dalam proses pembentukannya. Selain itu, Substansi RUU CILAKA Indonesia menyerupai watak pemerintah kolonial Hindia Belanda.

Dilansir dari CNBC Indonesia, Pemerintah mempersiapkan dua RUU Omnibus law yang akan segera diajukan pekan ini yaitu RUU Omnibus Law cipta lapangan kerja dan RUU Omnibus law perpajakan. Keinginan pemerintah untuk segera mengajukan RUU tersebut telah disampaikan oleh Presiden Joko Widodo pada pertemuan industri jasa keuangan tahun 2020 di Ritz-Cartlon, Sudirman, Jakarta pada Kamis (16/1) “Oleh sebab itu, maksimal minggu depan kita akan mengajukan pada DPR. Kita akan ajukan pada DPR yang namanya omnibus law.”

Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja mencakup 11 klaster, yaitu: 1) Penyederhanaan Perizinan, 2) Persyaratan Investasi, 3) Ketenagakerjaan, 4) Kemudahan, Pemberdayaan, dan Perlindungan UMK-M, 5) Kemudahan Berusaha, 6) Dukungan Riset dan Inovasi, 7) Administrasi Pemerintahan, 8) Pengenaan Sanksi, 9) Pengadaan Lahan, 10) Investasi dan Proyek Pemerintah, dan 11) Kawasan Ekonomi. Sementara itu Omnibus Law Perpajakan yang telah disiapkan Kementerian Keuangan mencakup 6 pilar, yaitu: 1) Pendanaan Investasi, 2) Sistem Teritori, 3) Subjek Pajak Orang Pribadi, 4) Kepatuhan Wajib Pajak, 5) Keadilan Iklim Berusaha, dan 6) Fasilitas.

Merespon usulan pemerintah, puluhan ribu buruh yang tergabung dengan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan aliansi buruh lainnya telah menggelar aksi di depan gedung DPR/MPR pada hari senin, 20 Januari 2020. Ketua UMUM KSPI, Said Iqbal, memberikan keterangan pada Kompas bahwa pelaksanaan aksi tersebut dilatarbelakangi setidaknya enam alasan, yaitu :

1.  Hilangnya Upah Minimum dengan penerapan upah per jam.

2. Aturan pesangon dalan UU no 13/2003 diubah menjadi tunjangan PHK sebesar 6 bulan kerja.

3. Fleksibilitas pasar kerja yang menghilangkan Job Security.

4. Penghapusan persyaratan tenaga kerja asing.

5. Hilangnya jaminan sosial dikarenakan fleksibilitas pasar kerja.

6. Penghapusan sanksi bagi pengusaha yang tidak memenuhi hak-hak buruh.

(ATE)